1

.

SELAMAT DATANG DI BLOG JASA SKRIPSI/TESIS/DISERTASI,KAMI SARANKAN UNTUK MEMBACA PROSEDUR PEMESANAN TERLEBIH DAHULU SESUAI KATEGORI

Kamis, 23 Desember 2010

TESIS HUKUM (TESIS SOFT-01/TESIS-MS.WORD/KODE SO. 03)

1 ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN:STUDI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA ENERGI ALTERNATIF DI PANTAI BARONG GUNUNG KIDUL
2 FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
3 IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSPORTIR PERUSAHAAN COLD STORAGE DI KOTA TARAKAN
4 "ASPEK YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN BLORA "
5 IMPLIKASI PELAKSANAAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
6 KONSEKWENSI LOGIS YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS
7 PENGAJUAN GUGATAN SECARA CLASS ACTION DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN : PROBLEMATIKA DAN PEMECAHANNYA
8 PERANAN SEJARAH PERADILAN ADAT DALAM PERADILAN NEGARA DI INDONESIA
9 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA TARAKAN TERHADAP IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Kajian Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah)
10 PENGARUH MEDIA KOMUNIKASI DALAM MEMBENTUK KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KELUARGA
11 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMANAN HUTAN JATI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN PENDUDUK
12 EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN MELALUI PERIZINAN PADA PERUSAHAAN KUNINGAN DI JUWANA, KABUPATEN PATI
13 FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
14 HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM KONSTITUSI INDONESIA (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 10 UUD 1945)
15 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA TELEPON RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR
16 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINDA
17 TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAIRCUT KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MAKASAR
18 TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Kasus di Kabupaten Blora)
19 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 (Studi di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora)
20 PROBLEM HUKUM TENDER (STUDI KASUS DI KABUPATEN BLORA)
21 PENGATURAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
22 TINJAUAN YURIDIS SISTEM PARLEMEN INDONESIA BERDASAR AMANDEMEN KETIGA UNDANG UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
23 PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA
24 PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASDA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI
25 EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAH YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME,03
26 PERANAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHPB DI KABUPATEN PATI, 06
27 TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA, 04
28 ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS, 04
29 UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar