1

.

SELAMAT DATANG DI BLOG JASA SKRIPSI/TESIS/DISERTASI,KAMI SARANKAN UNTUK MEMBACA PROSEDUR PEMESANAN TERLEBIH DAHULU SESUAI KATEGORI

Kamis, 23 Desember 2010

SKRIPSI HUKUM (TESIS SOFT-03/SKRIPSI/KODE SO.02)

1 KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET),07 (PDF)
2 ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG , 07 (Ms. Word)
3 PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (Studi di Polres D.I Yogyakarta), 00 (Ms. Word)
4 PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG, 08 (Ms. Word)
5 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004, 07 (PDF)
6 PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945, 03 (Ms. Word)
7 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TUNAI DI KOTA SURAKARTA (PDF)
8 EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL, 07 (PDF)
9 STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,07 (PDF)
10 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN),07 (PDF)
11 PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBD SURAKARTA PERIODE 1999-2004,05 (PDF)
12 IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 07 (PDF)
13 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI SUKOHARJO DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN TERHADAP PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO, 07 (PDF)
14 MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARYA PROPINSI JAWA TENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA MONTANA REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJASAMA KOTA BERSAUDARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 07 (PDF)
15 PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA, 07 (PDF)
16 PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DI HOTEL AGAS SURAKARTA,06 (PDF)
17 PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN DI MAHKAMAH AGUNG,06 (PDF)
18 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV) DENGAN FREMANTLE MEDIA DALAM PROSES PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM “TOUCH THE CAR”(DOUBLE CHALLENGE) (PDF)
19 TINDAKAN APARAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA (PDF)
20 VALIDITAS PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG YANG MENJADI LANDASAN PEMBENTUKANNYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM (PDF)
21 TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1241/MENKES/SK/XI/2004 TENTANG PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI DI PT ASKES (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA) (PDF)
22 PROSES VERIFIKASI GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE) SURAT KETERANGAN ASAL FORM A PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA (PDF)
23 ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BEDAH PLASTIK "Ny.P" OLEH "dr. W" DI RUMAH SAKIT UMUM BANDUNG),06 (PDF)
24 KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA DI OUTLET KEBAB TURKI BABA RAFI CABANG SURAKARTA (PDF)
25 EFEKTIFITAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA (PDF)
26 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA (PDF)
27 ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 TENTANG PENCABUTAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM (PDF)
28 TINJAUAN YURIDIS TENTANG GRATIFIKASI SEBAGAI SALAH SATU DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (PDF)
29 STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA,07 (PDF)
30 STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM,06 (PDF)
31 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING (Studi pada Bank Permata Kantor Cabang Surakarta) (PDF)
32 KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAKAN PIDANA PENCURI TANAMAN JENIS ANTHURIUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGEGRI KARANGANYAR) (PDF)
33 ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI RANTAU DENGAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 K/PID/2003) (PDF)
34 ANALISIS DASAR PEMIKIRAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TABEL BESARAN DENDA HASIL KESEPAKATAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO) (PDF)
35 EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN (PDF)
36 PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 (STUDI KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2007) (PDF)
37 PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA ) (PDF)
38 KAJIAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN KAWIN (PDF)
39 PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SUKOHARJO (PDF)
40 PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP ICRC (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN I 1977) (PDF)
41 KAJIAN YURIDIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG BERPOTENSI TINDAK PIDANA (PDF)
42 PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH di KABUPATEN SRAGEN (PDF)
43 UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITAS BAGI KORBAN PERADAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN DI SURAKARTA, 07 (PDF)




Tidak ada komentar:

Posting Komentar