1

.

SELAMAT DATANG DI BLOG JASA SKRIPSI/TESIS/DISERTASI,KAMI SARANKAN UNTUK MEMBACA PROSEDUR PEMESANAN TERLEBIH DAHULU SESUAI KATEGORI

Kamis, 23 Desember 2010

SKRIPSI HUKUM (TESIS SOFT-O1/SKRIPSI-MS.WORD/KODE SO.25)

1 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN PSIM YOGYKARTA
2 KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
3 KEBIJAKAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN DAN BADAN USAHA TETAP (B.U.T) DALAM SISTEM USAHA DAGANG MULTI LEVEL MARKETING DI YOGYAKARTA
4 "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS KHUSUSNYA DALAM KEJAHATAN HARTA BENDA
(Di Pengadilan Negeri Yogyakarta) " (file Rusak)
5 PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BTN CABANG YOGYAKARTA
6 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOPERTIS WILAYAH V YOGYAKARTA UNIVERSITAS PROKLAMASI ‘45 FAKULTAS HUKUM
7 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
8 EFEKTIVITAS DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAL PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KHUSUSNYA PADA PERUSAHAAN KUNINGAN DI JUWANA, KABUPATEN PATI
9 HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
10 IMPLEMENTASI PASAL 22 UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI TERHADAP PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER (Studi terhadap Putusan KPPU mengenai Kasus Penjualan Tenker PT. Pertamina)
11 IMPLIKASI PELAKSNAAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN SECaRA LANGSUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
12 KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KOTA SURAKARTA
13 PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KASUS KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR ( STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN )
14 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KABUPATEN BLORA
15 PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1999 (STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)
16 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN PT. PERWITA KARYA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A DI GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA
17 PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN
18 PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
19 PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
20 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KARYA MUSIK DI JOGJAKARTA
21 PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TERHADAP MARAKNYA BERMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM MASA TRANSISI DEMOKRASI PASCA PEMERINTAHAN ORDE BARU)
22 KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGATURAN OTONOMI DESA
23 PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYELENGGARAAN WARTEL ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL DI KODYA YOGYAKARTA
24 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN
25 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN PENTARIFAN TUNGGAL PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA
26 TINJAUAN HUKUM PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)
27 REALISASI PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH ANTARA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOTA YOGYAKARTA
28 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS KHUSUSNYA DALAM KEJAHATAN HARTA BENDA (Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)
29 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI MELALUI E-COMMERCE
30 FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Pada Kejaksaan negeri Nganjuk)
31 PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
32 KONSEKWENSI LOGIS YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS
33 PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 17 UNDANG-UNDANG DASAR 1945)
34 PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
35 PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KASUS KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR ( STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN )
36 PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GERAKAN ACEH MERDEKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO
37 IMPLIKASI PELAKSANAAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
38 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN KUITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN ATAS ADANYA GUGATAN WANPRESTASI
39 SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA LANGSUNG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2004)
40 PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ( Tinjauan Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974) , 94
41 ABORTUS PROVOCATUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA,06
42 PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG ASING (Studi di Pengadilan Negeri Malang), 99
43 TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA,91
44 PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB),04
45 TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YOGYAKARTA
46 PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar),96
47 PELAKSANAAN PEWARISAN DI KALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN GODOMANAN YOGYAKARTA, 05
48 PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KEBUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR) ,98
49 STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI TEGAL, 03
50 PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA, 04
51 PROSES PENANGANAN TINDAK PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA UNTUK PENYIDIKAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA
52 PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus di Polres Sleman), 05




Tidak ada komentar:

Posting Komentar