1

.

SELAMAT DATANG DI BLOG JASA SKRIPSI/TESIS/DISERTASI,KAMI SARANKAN UNTUK MEMBACA PROSEDUR PEMESANAN TERLEBIH DAHULU SESUAI KATEGORI

Kamis, 23 Desember 2010

SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA (KODE 13Y)

SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA (KODE 13Y)

1. PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KUPANG KAB. DATI II KUPANG] – 92
2. FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI [STUDI KASUS DI KEC. YANG ADA DI KABUPATEN DATI II MALANG] - 92
3. PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN – 92
4. KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 – 89
5. PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. JAROKAN KAB. DATI II KEDIRI – 92
6. TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB. DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BANGU – 91
7. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DI KELUARKANNYA UU NO. 4 TH 1982 [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II LUMAJANG] – 91
8. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TH 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHNAN PEMEGANG HAK [STUDI DI KEC. BANDUNG KAB. TULUNGAGUNG] – 92
9. PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN [SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI] – 90
10. PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA [STUDI DI DESA WANDAN PURO DAN SEMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB. DATI II MALANG]
11. PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT [SUTAU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN] – 87
12. AKIBAT HUKUM PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG [STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUBUN KODYA DATI II MALANG] – 89
13. INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. DATI II MALANG – 91
14. KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DIBIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 - 89
15. PERANAN GOLONGAN KARYA SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT [DI DATI II KAB. MAGETAN] – 90
16. TUNJANGAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945 – 90
17. KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI II NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA – 91
18. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY – 80
19. DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI – 94
20. IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK2 ASASI MANUSIA DI INDONESIA – 91
21. KOSONG
22. KOSONG
23. PERANAN AWG1 SUMBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 4 TH 1982 TENTANG KETENTUAN2 POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBULU DAN KEC. SUSUT KAB. DATI II BANGLI] - 95
24. REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI DESA SEPULU KEC. SEPULU KAB. MALANG] - 94
25. KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN PELAKSANANNYA [STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB. DATI II SINGARAJA BALI] – 94
26. PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM – 94
27. TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 135-412 TH 1989 TENTANG PENYELENGGARAAAN KOTA ADMINISTRATIF [STUDI TENTANG HUB. WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL] – 96
28. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KOTAMADYA MALANG – 95
29. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CPNS [TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 8 TH 1974] – 94
30. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
31. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UU NO. 6 TH 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA [STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI] – 95
32. KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA [SUATU STUDI DI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) ] – 96
33. TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 7 TH 1983 [STUDI DI KEL. KALIWATES KEC. KALIWATES KAB. DATI II JEMBER] – 95
34. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II MALANG] – 95
35. KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTODA [SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB. DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG] - 95
36. TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TH 1978 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB. MALANG] – 96
37. PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH DAERAH KOTAMADYA MALANG MENURUT UU NO. 4 TH 1992 [STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG] – 96
38. PELAKSANAAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KANTOR BKKBN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS2 KEDINASAN MENURUT PP NO. 30 TH 1980 [STUDI DI KANTOR BKKBN KAB. SUMBU TIMUR] - 95
39. PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU KAB. DATI II MALANG] – 95
40. PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 82 & 83 TH 1984 DALAM PENEYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN [STUDI DI WILAYAH KEPANJEN KAB. DATI II MALANG] – 95
41. FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN [STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMENEP] – 95
42. EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO KEC. BLMBING DATI II KODYA MALANG [STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO] – 96
43. IMPELENTASI PERDA NO. 14 TH 1985 TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG – 95
44. EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH 1979 [STUDI DI DESA DAUH WARU KEC. NEGARA KAB. JEMRANA] – 95
45. KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA TK II KAB. MALANG] – 95
46. SEGI2 HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI [SUATU STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT. CATS PASURUAN] – 96
47. PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. SE DIY DALAM PERSEPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL – 01
48. PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. DATI II TEGAL – 96
49. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB. SLEMAN – 04
50. PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH [STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TH 1992 DI CAB DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP DATI II JATIM DI MALANG] – 95
51. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
52. PERSIAPAN PEMERINTAH DERAH DALAM MENYONGSONG OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. WONOGIRI - 01
53. PERANAN UU NO. 5 TH 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA – 87
54. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TH 1999 [ANALISIS STUDI UU NO. 3 TH 1999] - 99
55. TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK NO. 01/G-TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI [KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN] – 05
56. PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UU NO. 5 TH 1874 DAN UU NO. 22 TH 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UU NO. 32 TH 2004 [STUDI KASUS DI PEMDA KOTA YK] - 05
57. HUB. ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UU NO. 22 TH 1999 DIKOTA YK – 04
58. PERAN DPA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESI [STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV UUD 1945 PADA MASA ORBA SAMPAI REFORMASI] – 03
59. PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 [STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA] – 02
60. KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN [STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN] – 03

Tidak ada komentar:

Posting Komentar